Rakyat Antre, Pengecor BBM Berpesta! Fraksi Demokrat Bongkar Dugaan Permainan Kotor di Balik Layar
OKU TIMUR – Krisis bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur kini mencapai titik nadir. Solar dan Pertalite makin sulit didapat.
Masyarakat harus antre berjam-jam, namun di sisi lain, para pengecor justru bebas beroperasi. Siapa yang bermain di balik ini?
Sorotan keras dilontarkan Fraksi Partai Demokrat DPRD OKU Timur dalam rapat paripurna LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024, Selasa, 3 Juni 2025. Ketua Fraksi Demokrat, Iwan Naburori, SH, M.Si, tidak hanya menyebut lemahnya pengawasan, tapi secara tegas menuding adanya dugaan pembiaran sistematis oleh Pemkab dan aparat penegak hukum (APH).
“Ini bukan sekadar antrean panjang. Ini bentuk nyata dari ketidakadilan yang diduga sengaja dibiarkan. Ada permainan. Dan rakyat kecil yang jadi korbannya,” tegas Iwan di ruang sidang paripurna.
Pengecor Merajalela, Pemerintah dan APH Bungkam
Di lapangan, pengecor BBM menggunakan mobil modifikasi bebas lalu-lalang mengisi BBM berkali-kali, bahkan terang-terangan di SPBU. Sementara warga biasa harus antre hingga 4–6 jam, tanpa kepastian mendapat jatah.
“Ironis. Ini seperti ada ‘lampu hijau’ dari oknum yang mestinya bertindak. Kalau distribusi cukup, kenapa selalu kosong di pom bensin? Siapa yang menikmati limpahan BBM ini?” lanjut Iwan dengan nada tinggi.
Audit SPBU dan Tindakan Nyata
Fraksi Demokrat mendesak Bupati OKU Timur untuk tidak lagi bermain aman, dan segera turun langsung menertibkan SPBU yang nakal.
Mereka meminta audit menyeluruh terhadap seluruh SPBU di wilayah OKU Timur, termasuk pendataan terhadap pembelian dalam jumlah besar yang dilakukan pengecor.
“Kalau Bupati tidak segera bertindak, publik berhak menilai: apakah ia bagian dari pembiaran ini?” sindir Iwan tajam.
Kemacetan, Distribusi Barang Terganggu, Ekonomi Tersendat
Kelangkaan BBM bukan hanya menghambat aktivitas warga, tapi juga memicu kemacetan parah di jalur-jalur utama karena antrean panjang di SPBU. Sektor transportasi, distribusi barang, dan ekonomi UMKM ikut terganggu.
“Kami minta tindakan cepat, tegas, dan terukur. Jangan tunggu rakyat marah lebih besar. Jangan biarkan keresahan ini membusuk menjadi ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah,” pungkasnya. (gas)
