OKUSATU.ID – Presiden Prabowo Subianto kembali membuat langkah penting dalam menyusun kekuatan kabinetnya. Senin, 27 April 2026, empat pejabat baru resmi dilantik dalam sebuah prosesi kenegaraan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Suasana pelantikan berlangsung khidmat sejak awal. Lagu Indonesia Raya menggema, menandai dimulainya acara penting tersebut.
Setelah itu, keputusan presiden terkait pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara dibacakan secara resmi di hadapan para tamu undangan.
Momen inti pun tiba. Presiden Prabowo memimpin langsung pengucapan sumpah jabatan. Dengan suara tegas, sumpah setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 dilafalkan, diikuti oleh para pejabat yang baru dilantik. Mereka berkomitmen menjalankan tugas negara dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika jabatan.
Pelantikan ini mengacu pada sejumlah keputusan presiden, mulai dari pergantian Kepala Staf Kepresidenan, penunjukan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, hingga pengangkatan penasihat khusus presiden serta pimpinan tinggi di Badan Karantina Indonesia.
Empat nama yang kini mengisi posisi strategis tersebut bukan sosok baru di lingkar kekuasaan.
Muhammad Qodari kini mengemban tugas baru sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Staf Presiden.
Sementara itu, Dudung Abdurachman dipercaya menempati posisi penting sebagai Kepala Kantor Staf Presiden, menggantikan posisi sebelumnya.
Nama Hasan Nasbi juga kembali masuk dalam lingkar pemerintahan. Ia kini menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.
Sedangkan Abdul Kadir Karding ditunjuk sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia, memperkuat sektor pengawasan dan perlindungan sumber daya hayati.
Usai prosesi sumpah jabatan, Presiden Prabowo langsung menandatangani berita acara pelantikan. Satu per satu pejabat yang baru dilantik menerima ucapan selamat, menandai dimulainya tanggung jawab baru mereka di pemerintahan.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi penguatan komunikasi dan koordinasi pemerintahan di tengah tantangan nasional yang semakin kompleks.***
