Gelombang kemarahan publik terhadap sejumlah anggota DPR RI yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi rakyat memuncak dalam beberapa hari terakhir. Menanggapi tekanan masyarakat, tiga partai besar — Partai NasDem, PAN, dan Golkar — secara resmi menonaktifkan kader-kadernya dari keanggotaan DPR RI mulai hari ini, Senin (1/9).
Langkah ini diambil setelah pernyataan dan tindakan beberapa anggota dewan memicu demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah, yang bahkan telah menelan korban jiwa dan menyebabkan kerusuhan berupa pembakaran fasilitas publik serta penjarahan.
NasDem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach
Partai NasDem menjadi salah satu yang pertama merespons tekanan publik. Dalam pernyataan resmi yang ditandatangani Ketua Umum Surya Paloh dan Sekjen Hermawi Taslim, partai ini menyatakan menonaktifkan dua kadernya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, dari keanggotaan DPR RI.
Hermawi menegaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada pertimbangan aspirasi rakyat yang merasa tersinggung atas pernyataan kedua kader tersebut. “Tindakan mereka tidak mencerminkan nilai-nilai perjuangan Partai NasDem,” ujar Hermawi.
Sahroni sebelumnya menyebut bahwa wacana pembubaran DPR berasal dari “orang tolol” dan mendukung penangkapan demonstran, termasuk anak di bawah umur. Sementara Nafa Urbach menuai kritik karena membela tunjangan DPR dengan alasan kemacetan saat berangkat dari rumahnya di Bintaro ke Kompleks Parlemen Senayan.
PAN Copot Eko Patrio dan Uya Kuya
Partai Amanat Nasional (PAN) juga mengambil langkah serupa dengan menonaktifkan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) dari Fraksi PAN DPR RI. Keputusan ini diumumkan oleh Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, pada Minggu (31/8).
Eko Patrio, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PAN, sempat membuat video parodi berisi sindiran terhadap publik yang mengkritik aksi joget anggota DPR dalam Sidang Tahunan MPR RI. Dalam video tersebut, ia berperan sebagai DJ yang menyetel musik “horeg”, yang dinilai menertawakan penderitaan rakyat.
PAN berharap masyarakat tetap tenang dan mempercayakan penyelesaian krisis ini kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Kami percaya pemerintah mampu menangani persoalan ini dengan cepat dan berpihak pada rakyat,” ujar Viva.
Golkar Turunkan Adies Kadir
Sementara itu, Partai Golkar secara resmi menonaktifkan Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI, setelah pernyataannya mengenai kenaikan tunjangan DPR menuai protes luas. Dalam klarifikasi berikutnya, Adies sempat meralat pernyataannya, namun kritik publik sudah telanjur membesar.
Sekretaris Jenderal Golkar, Muhammad Sarmuji, menyampaikan bahwa keputusan ini diambil demi meredam eskalasi sosial yang semakin meningkat. “Seluruh langkah Partai Golkar selalu berpijak pada semangat kerakyatan,” katanya.
Kemarahan Rakyat Meluas
Sejak mencuatnya sejumlah pernyataan kontroversial dari anggota DPR, protes publik tak terbendung. Ribuan orang turun ke jalan di berbagai kota, menuntut transparansi dan reformasi parlemen. Insiden anarkis pun tak terhindarkan, dengan laporan kerusuhan, penjarahan, hingga pembakaran fasilitas umum.
Hingga hari ini, unjuk rasa masih berlangsung di beberapa wilayah. Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa menyatakan akan terus menekan DPR dan pemerintah untuk melakukan perombakan menyeluruh terhadap sistem tunjangan dan etika anggota legislatif. ***
