Bukan Sekadar Cuaca, Ini 5 Akar Krisis Bencana Ekologis di Sumatra
Bencana banjir dan longsor yang berulang di Sumatra tak lagi bisa disederhanakan sebagai akibat cuaca ekstrem. Catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) justru menunjukkan pola yang lebih dalam dan sistematis.
Sepanjang 2011–2024, jumlah bencana ekologis melonjak tajam, dengan puncaknya terjadi pada 2025 ketika Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diterjang banjir bandang dan longsor besar.
Dalam Tinjauan Lingkungan Hidup 2025, WALHI mencatat Sumatra telah kehilangan sekitar 1,4 juta hektare hutan dalam satu dekade terakhir.
Hilangnya hutan ini meruntuhkan fungsi alam sebagai penyangga air dan pelindung wilayah hulu sungai. Akibatnya, hujan yang seharusnya terserap tanah berubah menjadi ancaman mematikan.
Kondisi paling mencolok terlihat di Aceh. Tutupan hutan di DAS Singkil menyusut hingga 66 persen, sementara DAS Peusangan kehilangan sekitar 75 persen. Kerusakan ini melahirkan apa yang disebut WALHI sebagai krisis capitalogenic—bencana yang diproduksi oleh sistem ekonomi, bukan murni oleh alam.
Berikut lima faktor utama yang menjadi tulang punggung krisis ekologis menahun di Sumatra:
1. Produksi Risiko atas Nama Keuntungan
Alih fungsi hutan menjadi tambang, perkebunan monokultur, dan kawasan industri menciptakan risiko ekologis baru. Saat ruang resapan air hilang, banjir menjadi konsekuensi yang nyaris tak terelakkan.
2. Negara sebagai Pemberi Legitimasi
Kerusakan lingkungan tidak terjadi dalam ruang hampa. Kebijakan tata ruang, kemudahan izin, hingga deregulasi lingkungan memberi jalan legal bagi eksploitasi wilayah rawan bencana, terutama di kawasan hulu.
3. Putusnya Siklus Pemulihan Alam
Eksploitasi sumber daya berlangsung terus-menerus tanpa pemulihan seimbang. Hutan yang rusak puluhan tahun lalu tak kunjung dipulihkan, sementara izin baru terus terbit, membuat bencana kian sering dan parah.
4. Ketidakadilan Dampak
Petani, nelayan, dan masyarakat miskin menjadi korban utama banjir dan longsor. Sebaliknya, pemilik konsesi di wilayah hulu relatif aman dari dampak langsung, memperlihatkan wajah ketimpangan dalam krisis ekologis.
5. Solusi Teknis yang Menutup Akar Masalah
Respons pemerintah kerap berhenti pada normalisasi sungai, tanggul, atau relokasi warga. Pendekatan ini menutup fakta bahwa akar masalahnya adalah model pembangunan eksploitatif yang terus dibiarkan.
Menyebut rangkaian peristiwa di Sumatra sebagai “bencana alam” dinilai keliru karena mengaburkan tanggung jawab. Yang terjadi adalah krisis struktural akibat pilihan pembangunan. Selama izin perusak lingkungan tak dicabut dan hutan tak dipulihkan, bencana hanya akan terus berulang—dengan rakyat kecil sebagai korban utamanya. ***
