Mulai tahun 2026, Pemerintah bersama DPR akhirnya menyepakati dimulainya pembahasan perubahan terhadap Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 20 Tahun 2023.
Agenda ini diperkirakan membawa dampak besar bagi pegawai honorer maupun seluruh ASN yang masih aktif.
Salah satu pokok pembahasan yang menjadi sorotan adalah rencana penghapusan status PPPK Paruh Waktu.
Dalam skema baru yang diusulkan, pemerintah hanya akan mengenal dua kategori pegawai: PNS dan PPPK penuh waktu.
Dengan demikian, tenaga honorer yang selama ini bekerja dalam skema paruh waktu harus menyesuaikan diri mengikuti aturan baru.
Pemerintah menegaskan bahwa hanya honorer yang sesuai dengan kebutuhan instansi, memiliki kompetensi yang dibutuhkan, serta lolos formasi yang tersedia yang dapat diproses menjadi PPPK penuh waktu.
Bagi sebagian honorer, ini dapat menjadi peluang untuk memperoleh status kepegawaian yang lebih jelas dan terjamin.
Namun bagi yang belum memenuhi syarat, potensi tidak diperpanjangnya kontrak atau penempatan ulang ke daerah lain tetap terbuka.
Perubahan lain yang tidak kalah penting adalah ketentuan wajib mutasi bagi PPPK. Mulai tahun depan, pegawai PPPK tidak lagi diberi keleluasaan memilih tempat tugas.
Penempatan akan ditentukan berdasarkan kebutuhan organisasi, hasil evaluasi kinerja, serta ketersediaan formasi.
Aturan ini mungkin menjadi tantangan bagi pegawai yang sudah lama bekerja di satu lokasi, tetapi pemerintah menilai kebijakan mutasi merupakan langkah untuk memperkuat profesionalisme dan pemerataan pegawai berdasarkan standar kompetensi.
Walaupun revisi UU ASN membuka kesempatan bagi honorer untuk memperoleh status yang lebih pasti, prosesnya tidak tanpa tantangan.
Honorer harus siap bersaing, dievaluasi secara berkala, serta menerima kemungkinan ditempatkan di lokasi baru. Status PPPK pun tetap berbasis kontrak dan membutuhkan kinerja konsisten untuk diperpanjang.
Meski arah revisi sudah terlihat, aturan pelaksana seperti mekanisme formasi, rincian tunjangan, serta masa transisi masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.
Pemerintah berkomitmen untuk menyusun regulasi turunan yang adil dan transparan agar PNS, PPPK, maupun honorer dapat memahami peluang serta batasan dalam sistem baru tersebut. (*)
