Menunggu Negara di Jalan yang Sama
Ega Anzani., S.H., M.H
Dosen Universitas Mataram
Menjelang libur panjang, seperti libur Nataru (Natal dan tahun Baru) aktivitas perbaikan jalan kembali menjadi pemandangan yang berulang di banyak daerah.
Alat berat bekerja, jalan ditambal, dan akses yang sebelumnya tidak bisa dilalui mendadak menjadi lebih layak dilalui.
Fenomena ini sering kali dipahami sebagai bentuk respons pemerintah terhadap peningkatan kinerja.
Dalam beberapa bulan terakhir saja, publik menyaksikan rentetan contoh yang menunjukkan bagaimana kebijakan lahir bukan dari arah strategis, melainkan dari tekanan viral.
Fenomena ini tidak berhenti sebagai anomali sesaat. Jika dicermati lebih jauh, ia membentuk pola yang dalam kajian kebijakan publik dikenal sebagai kebijakan reaktif berbasis momen, bukan perencanaan yang berangkat dari kebutuhan harian warga.
Bagi warga yang setiap hari menggunakan jalan tersebut untuk bekerja, bersekolah, atau mengakses layanan kesehatan, infrastruktur bukanlah persoalan musiman.
Jalan yang rusak telah lama membentuk pola adaptasi sosial: warga mengatur ulang waktu tempuh, menanggung biaya tambahan, dan menerima risiko yang seharusnya dapat dicegah.
Dalam perspektif kapasitas, situasi ini menunjukkan bagaimana beban penyesuaian sistemik perlahan dialihkan dari negara kepada individu.
Warga dipaksa terbiasa menanggung konsekuensi atas kelalaian yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.
Persoalan utamanya, dengan demikian, bukan semata pada ada atau tidaknya perbaikan, melainkan pada temporalitas kehadiran negara.
Ketika negara hadir terutama menjelang momen tertentu, kebijakan publik cenderung beroperasi dalam logika jangka pendek.
Infrastruktur diperlakukan sebagai alat merespons peristiwa, bukan sebagai prasyarat dasar bagi keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi warga.
Akibatnya, warga perlahan menerima kondisi yang seharusnya diposisikan sebagai kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban dasarnya.
Pola tersebut secara tidak sadar menormalkan penantian. Ketidaknyamanan dianggap bagian dari keseharian, sementara kemampuan warga untuk bertahan dipuji sebagai ketangguhan.
Padahal, dalam kajian relasi negara–warga, ketangguhan yang terus-menerus dituntut tanpa perbaikan struktural dapat dibaca sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab kebijakan.
Kapasitas warga untuk mengambil keputusan hidupnya dibentuk dalam kondisi yang serba terbatas, bukan karena pilihan bebas, melainkan karena ketiadaan alternatif.
Kehadiran negara seharusnya dipahami sebagai upaya menciptakan enabling environment, bukan sekadar intervensi sesaat.
Infrastruktur yang layak bukan hadiah musiman, melainkan fondasi bagi partisipasi warga dalam aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial.
Selama perbaikan hanya hadir pada waktu-waktu tertentu, yang diproduksi bukanlah kepastian, melainkan rutinitas menunggu—menunggu negara di jalan yang sama.
Sambil menunggu perbaikan yang lebih konsisten itu, satu hal yang tetap berada di tangan kita adalah kehati-hatian di jalan. Berkendaralah dengan aman, karena selalu ada yang menunggu kita pulang di rumah.(*)
