PALEMBANG – Asosiasi Petani Karet Indonesia (APKARINDO) Sumatera Selatan menilai kebijakan perkebunan nasional semakin timpang. Negara dinilai terlalu memprioritaskan kelapa sawit, sementara komoditas karet rakyat justru kehilangan perhatian.
Ketua DPW APKARINDO Sumsel, H. Supartijo, menyebut dukungan pemerintah terhadap sawit berjalan masif dan konsisten. Berbagai kemudahan perizinan, pembiayaan, hingga penguatan industri hilir diberikan secara berlapis.
Di sisi lain, petani karet rakyat harus menghadapi persoalan sendiri. Harga karet rendah, biaya produksi terus naik, dan intervensi negara dinilai minim.
“Karet selama puluhan tahun menjadi penopang ekonomi desa. Tapi kini posisinya semakin terpinggirkan,” ujar Supartijo.
Menurutnya, kondisi kebun karet rakyat juga kian memprihatinkan. Banyak tanaman sudah tua dan tidak produktif, sementara program peremajaan berjalan sangat terbatas.
Kebutuhan replanting, kata dia, tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi petani. Regulasi yang ada pun belum diiringi solusi teknis dan pembiayaan yang realistis.
Masalah lain datang dari serangan penyakit tanaman. Penyakit gugur daun menyebar luas dan berdampak langsung pada penurunan produksi karet rakyat.
Namun hingga kini, Supartijo menilai belum ada program nasional yang terstruktur untuk pengendalian penyakit tersebut.
“Petani menghadapi risiko produksi sendirian, tanpa perlindungan kebijakan yang jelas,” katanya.
Ia juga menyoroti kebijakan larangan pembukaan lahan dengan cara bakar. Meski penting untuk menjaga lingkungan, kebijakan itu dinilai memberatkan ketika tidak disertai dukungan alat, biaya, dan pendampingan.
“Negara hadir dengan aturan, tetapi tidak dengan solusi,” tegasnya.
Tekanan berlapis itu, menurut Supartijo, membuat banyak petani karet mulai meninggalkan komoditasnya. Sawit menjadi pilihan karena dinilai lebih menjanjikan dan difasilitasi negara.
“Ini bukan soal petani tidak setia pada karet, tapi soal bertahan hidup,” ujarnya.
Supartijo mengingatkan, ketergantungan berlebihan pada satu komoditas membawa risiko jangka panjang. Baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
Ia menegaskan, persoalan ini bukan persaingan sawit versus karet, melainkan soal keadilan arah pembangunan pertanian.
APKARINDO Sumsel mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan afirmatif bagi karet. Mulai dari program replanting, pengendalian penyakit nasional, jaminan harga, pupuk bersubsidi, hingga pendampingan teknis berkelanjutan.
“Jika tidak segera diselamatkan, karet bisa mati perlahan. Padahal ini komoditas strategis berbasis rakyat,” pungkas Supartijo. ***
