PALEMBANG — Langkah serius kembali ditunjukkan Bupati Ogan Komering Ulu, Teddy Meilwansyah, saat menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan.
Penyerahan laporan tersebut bukan sekadar rutinitas tahunan. Di balik itu, tersimpan target besar yang sedang dikejar Pemerintah Kabupaten OKU, yakni mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara beruntun.
Kegiatan yang berlangsung di Palembang pada 31 Maret 2026 itu menjadi momen penting bagi Pemkab OKU untuk kembali membuktikan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
BACA JUGA
Keren, Belasan Siswa SMKN 1 OKU Lulus SNBP Jalur Prestasi Tahun 2026
Keren, Belasan Siswa SMKN 1 OKU Lulus SNBP Jalur Prestasi Tahun 2026
Teddy menyampaikan, capaian 10 kali WTP sebelumnya bukanlah akhir, melainkan pemacu semangat untuk bekerja lebih teliti dan disiplin dalam menyusun laporan keuangan.
Menurutnya, jika kembali meraih WTP, maka itu akan menjadi bukti bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah di OKU berjalan dengan baik dan sesuai aturan.
Dalam kesempatan tersebut, laporan keuangan diserahkan langsung kepada perwakilan BPK, yakni Cendy Avrian, yang mewakili Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan.
Tak hanya itu, Pemkab OKU juga merasa terhormat karena dipercaya menjadi salah satu daerah yang mewakili kabupaten/kota lain dalam penyerahan laporan keuangan tersebut.
BACA JUGA
Jamaah Masjid Asholihin Sukaraya Serahkan Bahan Makanan Korban Baniir
Penyerahan ini sendiri merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, yang harus dilakukan maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Teddy menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen untuk menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan seluruh kebijakan keuangan berjalan sesuai aturan.
Dari data yang disampaikan, pendapatan daerah Kabupaten OKU sepanjang tahun 2025 tercatat mencapai lebih dari Rp1,6 triliun atau sekitar 93 persen dari target.
Sementara itu, realisasi belanja dan transfer daerah berada di angka Rp1,48 triliun atau sekitar 82 persen dari total anggaran yang direncanakan.
BACA JUGA
MTQ Tingkat Kabupaten OKU Ke-32 Tahun 2026 Digelar
Adapun sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) hingga akhir tahun 2025 tercatat mencapai lebih dari Rp210 miliar.
Angka-angka tersebut menjadi bahan penting yang akan dianalisis oleh tim auditor BPK dalam menentukan kualitas laporan keuangan Pemkab OKU.
Teddy juga menyampaikan apresiasi kepada BPK Sumsel yang selama ini telah membimbing dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah.
Ia memastikan Pemkab OKU siap mendukung penuh proses audit yang akan segera dilakukan.
Di sisi lain, pihak BPK melalui Cendy Avrian menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menyerahkan laporan tepat waktu.
BACA JUGA
MTQ Tingkat Kabupaten OKU Ke-32 Tahun 2026 Digelar
Ia menegaskan bahwa tim audit akan mulai turun ke lapangan pada 6 April 2026 untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
BPK juga berharap seluruh daerah di Sumatera Selatan dapat terus meningkatkan kualitas laporan keuangan, terutama bagi daerah yang belum meraih opini WTP.
Dengan proses audit yang segera dimulai, harapan besar kini tertuju pada hasil akhir yang akan menentukan apakah OKU mampu mempertahankan tradisi prestasi tersebut.
