Misalnya lagi, ada salah satu karyawan gaji Rp 900 ribu, mereka harus bayar Rp1,3juta/bulan.
“Nah, Artinya minus atau kurang dari gaji yang diterimanya setiap bulan. Lalu Darimana nomboknya, ” ungkapnya.
“Ditagihkan ke perusahaan, dasar apa ? makanya kepada pihak bank saat menagih, dasar minjami apa? Kamu tahu nda gaji dia (karyawan,red) berapa.? Itu permasalahan, ” lanjutnya.
Apalagi dalam ketentuan, kalau gaji Rp 900 ribu/bulan /orang itu maksimal 80 persen gaji karyawan yang bisa dipotong untuk membayar angsuran pinjam setiap bulan oleh pihak bank.
“Sementara 20 persen dari gajinya untuk mereka hidup. Tapi ini lebih dari itu. Dan bisa ditagihkan, aneh ko bisa , jelas ada yang tidak beres, ”ucapnya.
Persoalan lain yang ada pada Perumda pasar OKU, selama ini juga untuk pembuatan laporan keuangan yang seharusnya menggunakan akuntan publik yang kerjasama dengan BPK tidak pernah dilakukan.
