Purbaya Awasi Ketat Program Makan Bergizi Gratis, Ancam Potong Anggaran Jika Serapan Rendah
JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan terus mengawasi penyerapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir Oktober 2025. Ia menekankan, pemerintah tidak akan ragu memotong dana jika kinerja serapan anggaran MBG masih lemah.
Purbaya menyebut Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk mendukung program nasional tersebut.
Namun hingga 3 Oktober 2025, realisasi serapan baru mencapai Rp21,64 triliun atau sekitar 34 persen dari total pagu. Ia menilai angka itu belum menunjukkan performa optimal.
“Kami akan melihat perkembangan penyerapan dana MBG di bulan Oktober ini. Kalau serapannya bagus, anggaran bisa kami tambah. Tapi kalau tidak ada peningkatan, dana akan kami potong dan alihkan ke program lain yang lebih produktif,” ujar Purbaya di Jakarta, Senin (6/10/2025).
Menurutnya, setiap rupiah dalam APBN harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah menilai kinerja anggaran berdasarkan dampak nyata di lapangan, bukan hanya laporan administrasi.
Luhut Minta Anggaran MBG Tak Dipotong, Purbaya Tegas Tunggu Hasil Evaluasi
Pernyataan Purbaya muncul setelah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar pemerintah tidak mengurangi anggaran Program Makan Bergizi Gratis.
Luhut menilai, program MBG berjalan baik dan menunjukkan hasil positif di banyak daerah.
“Kalau Pak Luhut menilai serapan anggaran MBG sudah bagus, berarti beliau sudah melihat langsung di lapangan. Tapi kami tetap menunggu hasil hingga akhir Oktober. Kalau tidak optimal, kami akan lakukan pemotongan,” tegas Purbaya.
Luhut pun menegaskan bahwa serapan anggaran MBG terus membaik sejak awal September. Ia optimistis seluruh dana akan terserap sesuai target jika pemerintah daerah bekerja cepat dan transparan.
“Sekarang penyerapan anggarannya membaik, jadi saya yakin Kementerian Keuangan tidak perlu lagi mengambil dana yang belum terserap,” kata Luhut.
Ia juga menginstruksikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindaya untuk memastikan seluruh alokasi anggaran MBG digunakan sesuai sasaran.
Luhut menilai optimalisasi serapan bukan hanya memperlancar distribusi makanan bergizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah.
“Kalau uang berputar di bawah, ekonomi masyarakat ikut bergerak. Dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu, program makan bergizi ini jadi salah satu solusi menjaga ketahanan ekonomi nasional,” ujar Luhut.
Target Program Makan Bergizi Gratis Capai 82,9 Juta Penerima di Seluruh Indonesia
Pemerintah menjadikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program prioritas nasional tahun 2025.
Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat, mencakup anak sekolah, balita, dan kelompok masyarakat rentan gizi di seluruh Indonesia.
Selain MBG, pemerintah juga menggulirkan beberapa program pendukung di sektor kesehatan dan pendidikan, di antaranya:
-
Program Cek Kesehatan Gratis dan Pencegahan Tuberkulosis (TB), dengan target 31,1 juta peserta.
Hingga awal Oktober 2025, program ini baru menyerap Rp3 triliun atau 32 persen dari total Rp9,3 triliun.
Program tersebut mencakup berbagai kelompok usia: 2,9 juta bayi baru lahir, 13,4 juta balita dan anak prasekolah, 24,2 juta anak usia sekolah dan remaja, 85,2 juta orang dewasa, serta 16,9 juta lansia.
Pemerintah menargetkan layanan kesehatan ini memperkuat upaya pencegahan stunting dan penyakit menular.
Sementara itu, Program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda baru menyerap Rp800 miliar atau sekitar 4,9 persen dari total Rp14,4 triliun.
Dana tersebut digunakan untuk pembangunan dan pengembangan 165 sekolah baru di berbagai wilayah Indonesia. Kementerian Pendidikan memastikan pembangunan sekolah ini akan memperluas akses pendidikan berkualitas di daerah.
Pemerintah Dorong Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran MBG
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga menuntut hasil yang terukur dan transparan. Ia ingin setiap rupiah dari anggaran MBG benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
“Program Makan Bergizi Gratis harus memberi dampak langsung pada perbaikan gizi anak-anak Indonesia. Kalau pelaksanaan di lapangan tidak efisien, Kementerian Keuangan akan segera realokasi dana,” ujarnya.
Pemerintah menyiapkan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis pada akhir Oktober 2025.
Hasil evaluasi akan menentukan apakah anggaran MBG ditambah atau dipotong, tergantung kinerja kementerian dan pemerintah daerah dalam menyalurkan program.
Dengan pengawasan ketat, pemerintah berharap Program MBG mampu memperkuat ketahanan pangan, menurunkan angka stunting, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di seluruh Indonesia.
