BATURAJA, OGAN KOMERING ULU – Ratusan tenaga honorer yang sebelumnya dinyatakan lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menghadapi ketidakpastian setelah muncul isu pembatalan kelulusan mereka.
Sebanyak 102 peserta seleksi P3K disebut-sebut terdampak pembatalan ini. Empat orang berasal dari Dinas Pendidikan OKU, sementara 98 lainnya berasal dari Dinas Kesehatan OKU.
Kabar ini menimbulkan keresahan di kalangan honorer yang merasa sudah melalui seluruh tahapan seleksi dengan baik.
BACA JUGA Kelulusan Dibatalkan, Nasib Ratusan Honorer P3K OKU Diujung Tanduk
Honorer Angkat Bicara
Seorang tenaga honorer yang enggan disebut namanya mempertanyakan kebenaran isu ini.
“Kira-kira siapa saja yang tidak akan dilantik, dan apa alasannya? Jika memang benar ada pembatalan, atas dasar apa keputusan ini diambil?” ujarnya.
BACA JUGA Jalan Amblas di OKU Selatan! Akses Terputus, Warga Terancam Isolasi
Ia menegaskan bahwa semua peserta telah melalui mekanisme yang ditetapkan.
“Kalau memang dianggap tidak memenuhi syarat, seharusnya dari awal tidak diluluskan. Bukan setelah dinyatakan lulus, malah dibatalkan,” tambahnya dengan nada kecewa.
Dampak bagi Para Honorer
Pembatalan ini tidak hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga mengguncang kehidupan para honorer yang sudah bersiap untuk pelantikan.
BACA JUGA APBD OKU Terbatas, Bupati OKU : Cari Sumber di Pusat
Ita, seorang warga, menyoroti dampak psikologis yang dirasakan oleh mereka yang sebelumnya telah dinyatakan lulus.
“Banyak dari mereka yang mungkin sudah menggelar syukuran atau pengajian sebagai bentuk rasa syukur atas kelulusan mereka. Jika benar-benar dibatalkan, betapa syok mereka,” ungkapnya.
Meski dihadapkan pada ketidakpastian, Ita masih optimis bahwa pemerintah akan memberikan solusi terbaik bagi para tenaga honorer yang terdampak.
BACA JUGA APBD OKU Terbatas, Bupati OKU : Cari Sumber di Pusat
“Saya yakin pemerintah tidak akan tinggal diam. Kita tunggu saja bagaimana akhirnya nanti,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Kesehatan OKU, Dedy Wijaya, belum memberikan konfirmasi terkait isu pembatalan tersebut. (wen)
