Harga Plastik Selangit, Usaha Laundry: Lokak Dapur Dak Ngepul
OKUSATU.id – Kenaikan harga plastik sudah terjadi sejak sebelum hari raya Idul Fitri medio Maret 2026, yang hingga kini kondisi tersebut masih bertahan.
Kenaikan harga pembungkus belanjaan ini, dinilai tak manusiawi, bahkan sangat mengancam keberlangsungan pelaku UMKM, jika tidak menemukan produk pengganti.
Para pelaku usaha mengaku mulai khawatir. Karena, kenaikan harga plastik sangat berimbas terhadap usahanya. Karena, pelaku usaha bersiap menaikan harga, dengan konsekuensi pelanggan kabur atau bertahan dengan tariff lama, namun usaha berpotensi tersungkur.
“Jadi dilema ini untuk usaha laundry. Lokak tidak ngepul dapur kita, “ ujar Uyun, salah satu pelaku usaha Laundry di kawasan Kecamatan Baturaja Barat.
Baca juga :
230 Calon Jamaah Haji OKU Jalani Pemeriksaan Kesehatan Tiga Vaksin Gratis
Usaha laundry yang dikembangkannya sangat bergantung pada plastik kemasan pakaian. Selain untuk menjaga kebersihan pakai usai dicuci, juga lebih terkesan elegan.
Nah, sementara harga plastik sejak sebelum lebaran naik hingga kini justru bertambah naik perlahan.
“Plastik ukuran 1 kg biasanya Rp 37 ribu, sekarang naik jadi Rp 60 ribu. Kalau tarif jasa nyuci dinaikkan, pelanggan bisa lari, “ keluhnya.
Selain harga plastik, dirinya juga mengeluhkan harga parfum yang ikut-ikutan trend tersebut. Dan hal ini membuat dirinya tambah bingung. Dirinya berharap ada solusi, agar pelaku umkm yang bergantung dengan plastic bisa tertolong.
Baca juga :
Sekda OKU Selatan Monitoring TPA Pelawi, Perkuat Sistem Pengelolaan Sampah
Gak Banyak yang Tahu! Pajak Sumsel Sudah Tembus Rp751 Miliar di Awal 2026!
“Benerlah kato pak Deru. Bungkusnyo pakai daun pisang tu lah, “ tandasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya menjelaskan penyebab naiknya harga plastic dipicu naiknya harga bahan.
Masih kata dia, kenaikan harga tersebut masih bersifat sementara. Pemicunya dipengaruhi konflik di Timur Tengah.
Untuk menormalkan kembali, dirinya menyarankan pelaku industry agar diskusi dengan Kementerian Perindustrian, soal keringan bea masuk bahan baku dari luar negeri. (13)
