Presiden Prabowo Subianto secara tegas memberikan batas waktu hanya satu tahun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk merevitalisasi total kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Tuntutan perbaikan fundamental ini mencakup peningkatan performa operasional dan pemulihan citra publik yang tergerus.
Apabila Bea Cukai gagal mencapai target yang ditentukan, Presiden siap mengambil tindakan ekstrem: membekukan total institusi tersebut.
Konsekuensinya, lebih dari 16.000 pegawai instansi itu terancam kehilangan pekerjaan dan harus dirumahkan.
Opsi SGS: Menggali Memori Era Orde Baru
Langkah pembekuan tersebut secara otomatis akan mengembalikan fungsi pemeriksaan kepabeanan.
Pemeriksaan vital ini akan diserahkan sepenuhnya kepada Société Générale de Surveillance (SGS), sebuah surveyor swasta internasional—sebuah skema yang pernah diimplementasikan pada masa pemerintahan Orde Baru.
Perang Melawan Under-Invoicing: Senjata Baru Bernama AI
Sumber utama kebocoran penerimaan negara selama ini berasal dari under-invoicing (manipulasi faktur harga barang impor).
Menanggapi hal ini, Kementerian Keuangan kini menggelar teknologi Artificial Intelligence (AI).
Penerapan AI difokuskan untuk secara presisi mendeteksi dan menganalisis praktik curang ini di berbagai pos layanan Bea Cukai. Inisiatif teknologi ini bertujuan menutup rapat celah yang dimanfaatkan untuk merugikan kas negara.
Optimisme Menkeu Sambut Reformasi
Menteri Keuangan Purbaya menyatakan optimisme tinggi terhadap kesanggupan internal Bea Cukai menyikapi ultimatum Prabowo.
Dia menekankan bahwa sumber daya manusia (SDM) di sana sangat cakap dan memiliki kemauan kuat untuk berubah.
“Saya yakin penuh tahun depan kita akan menyaksikan keamanan operasional. Bea Cukai akan mampu bekerja secara profesional dan optimal. Para staf Bea Cukai sangat cerdas dan bertekad membalikkan keadaan,” pungkas Purbaya, menegaskan keyakinannya pada proses transformasi ini. (*)
