Budaya Demokrasi Dalam Perspektif Kearifan Lokal
Oleh : Ahmad Yasin
Situasi politik dipengaruhi kondisi sosial masyarakat setempat. Hal ini menandakan bahwa politik Indonesia tidak sama dengan politik Timur Tengah.
“Fiqhus siyasah atau fiqih politik di Indonesia saya yakin beda,” kata Ulil Abshar Abdalla saat mengisi kajian rutin di Islam Nusantara Center (INC) Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (1/9).
Perbedaan itu terlihat dari kitab Al-Ahkam as-Sulthaniyah yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi.
Kitab tersebut, katanya, menyebutkan bahwa, salah satu syarat pemimpin adalah dzukurah (laki-laki). Akan tetapi, lanjut Gus Ulil, hal itu tidak berlaku di Nusantara.
Buktinya, ada pemimpin kerajaan seorang perempuan di Aceh dan Jawa.
“Sejarah politik bangsa itu tidak bisa dibangun dengan mengabaikan sejarah setempat,” ujarnya.
Demokrasi, sebagai sistem politik yang berlaku saat ini, menurutnya, tidak dapat berkembang dengan baik jika tidak mengakomodir tradisi lokalnya.
Pengasuh pengajian kitab Ihya Ulumiddin daring itu juga mencontohkan bahwa, demokrasi di negara-negara Barat juga berbeda.
Sementara itu, penulis buku Masterpiece Islam Nusantara Zainul Milal Bizawie menceritakan bahwa berdirinya kerajaan Islam di Indonesia ini tidak karena penaklukan dan berkaitan dengan kerajaan di Timur Tengah.
Karena itu, ia membentuk corak tersendiri.
“Karakter Islam Nusantara diperkuat dengan fiqhus siyasah,” katanya.
Fiqih Siyasah Banten dan Sumatera Direktur INC Ahmad Ginanjar Sya’ban menambahkan, Sultan Banten Abul Mafakhir pernah meminta legitimasi dari Syarif Makkah sebagai sultan Jawa.
Ia juga, katanya, meminta fatwa kepada mufti Makkah saat itu Syekh Muhammad ibn Allan terkait etika politik yang mesti diterapkan di Jawa.
Lebih lanjut, Ginanjar menjelaskan bahwa fatwa tersebut dijawab oleh al-Allan dengan menulis dua kitab, yakni Syarh Nasihatul Muluk karya Imam Ghazali dan Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah fi Jawab al-Asilah al-Jawiyah.
Dua kitab ini, jelasnya, hanya terdapat di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tidak ada kopiannya di tempat lain.
“Santri wajib ziarah ke sana. Buka kitab ini. Karena ini penting. Ini terkait bagaimana saat itu melihat konsep politik kenegaraan kesultanan Islam Banten,” kata Ketua Program Studi Sarjana Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta itu.
Alumnus Pondok Pesantren Lirboyo itu juga menerangkan, kerajaan di Sumatera juga memiliki kitab fiqih politik sendiri. Setidaknya, ada dua kitab, yakni Tajus Salathin yang ditulis oleh Bukhari dari Johor dan Bustanus Salathin yang ditulis oleh ulama asal India.
Konteks kearifan lokal menjadi penting dalam bingkai kepemimpinan secara nasional. Dimana sejarah lahirnya bangsa ini tidak dapat dipisahkan dari budaya bangsa yang sangat kaya dengan keragaman budaya.
Proses Pemilu yang selalu ditandai dengan politik uang akan melahirkan kepemimpinan yang lemah.
Uang digunakan untuk membeli suara. Jika peserta pemilihan membeli suara dengan harga seratus ribu rupiah, maka dapat dibayangkan begitu rendahnya suara manusia itu, bahkan harga seekor kambing akan jauh lebih mahal.
Akibat lain yang akan ditimbulkan adalah, melahirkan sikap mental dari generasi bangsa yang akan menilai segalanya dengan uang.
Perspektif budaya dan kearifan lokal inilah yang sejatinya diwariskan kepada generasi bangsa ini atau pemimpin-pemimpin negeri ini.
Baik yang ada di eksekutif, legislatif maupun yudikatif agar budaya dan kearifan lokal menyatu dengan konsep kita berbangsa dan bernegara.
Dalam upaya mempertahankan kearifan lokal, maka Negara dan masyarakat harus bekerjasama untuk kembali memperkenalkan nilai-nilai kearifan lokal.
Terdapat banyak hikayat sejarah kepemimpinan atau hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai sebuah bentuk demokrasi yang memanusiakan manusia.
Seperti dapat kita hayati, Lombeng Susu dalam hikayat orang Mandar, khususnya Balanipa, hal ini mengartikan bahwa budaya sebagai subyek pikiran sekarang.
Bukan berarti susunya panjang, namun memberikan sebuah gambaran seorang Ibu yang sangat peka terhadap anaknya, dan rasa kasih sayang Ibu.
Hal inilah yang mengilhami para raja di Mandar sangat sayang terhadap rakyatnya.
Cerita lain bagaimana keberanian Imanyambungi (Raja Balanipa) sebelumnya panglima kerajaan Gowa dan menghancurkan kerajaan Pariaman Sumatera Barat.
Dan pulanglah Todilaling Imanyambangi ke Balanipa dengan meninggalkan sarung Mandar di Pariaman.
Hal ini menggambarkan bahwa orang dulu nasionalismenya sudah ada, walau nama Indonesia ataupun Nusantara belum dikenal.
Perspektif Pemilu Indonesia jika dibangun dalam perspektif budaya dan kearifan lokal akan melahirkan blue print Pemilu yang mencerahkan setiap generasi.
Bahwa hakikat Pemilu bukanlah untuk mengejar kekuasaan, tetapi upaya anak bangsa untuk mengisi kemerdekaan sebagai sebagai sebuah amanah yang telah diwariskan oleh para pejuang.
Sehingga amanah ini terus dijaga dan senantiasa dilakukan proses regenerasi secara arif dan berimbang dan tidak membeda-bedakan antara agama, suku dan budaya.
Seperti pernyataan yang sering terdengar, bumi indonesia ini tanah surga yang jatuh dari langit, sehingga kita wajib menjaganya.
Menjaga buminya, menjaga airnya, menjaga lautnya, menjaga gunungnya, menjaga alamnya yang lebih penting adalah menjaga manusianya.
Dengan kembali pada jati diri bangsa dan negara, memahami kekayaan budaya Indonesia sebagai kekayaan intelektual, kekayaan mental, budaya yang ada dalam tubuh bangsa dan negara Indonesia akan menjadi basis yang memukau dalam mencapai cita-cita demokrasi Pancasila. Semoga bermanfaat… (*)
