Itu juga berlaku untuk hukum acara dan persidangan. Sementara aturan
pilkada hanya membahas perilaku seperti politik uang, aturan pemilu mencakup objek dugaan pelanggaran administrasi TSM.
Tidak diragukan lagi, ada tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara, terutama Bawaslu, yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan dan pemilihan serentak pada tahun 2024.
Oleh karena itu, pemetaan telah dimulai sejak dini dan terjadi kemajuan hukum
dalam persiapan Pemilu 2024 yang akan datang.
Ini dilakukan untuk mencapai tujuan
meningkatkan sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, dan memastikan bahwa sistem pemilu yang dibangun secara konsisten
bekerja untuk menjamin pemilu yang demokratis, adil, dan adil.
Terakhir, sangat diharapkan untuk pemilu 2024 ini agar tercipta dengan baik dan sesuai dengan asas-asas pemilu yang ada. Sehingga bener-bener menjadi pemilu yang
bersih. Dan juga terhindar dari praktik kecurangan dalam pemilu. (*)
