Politik Kerakyatan dan Kebangsaan
Ahmad Yasin S.H.I, M.Pd
Pengurus NU
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan.
Godaan politik praktis begitu besar dan berhasil ‘menggoncang’ Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus memacu birahi poltik para petingginya.
Perdebatan kalangan Nahdliyin (sebutan untuk warga NU) masih panas seputar boleh atau tidaknya para pemimpin struktural NU terjun ke dunia politik praktis.
Belakangan, Masdar F. Mas’udi, Ketua Pengurus Besar NU, menyayangkan sikap kebanyakan pengurus NU yang lebih mengedepankan pemenuhan birahi politik mereka dibanding konsisten mengurusi NU (Jawa Pos, 18 Februari 2008).
Tampaknya, ada simpang-siur pemahaman di kalangan Nahdliyin terkait Khittah NU yang baru beberapa bulan lalu disegarkan wacananya pada puncak peringatan Hari Lahir ke-100 NU, di Surabaya.
Kesalahpahaman Khittah, tampaknya berangkat dari ambiguitas konseptualisasinya ketika dipertentangkan dengan kenyataan.
Bukan hal aneh, sebagian petinggi NU berani mengambil bagian dalam aktivitas politik praktis. Ditambah lagi, keikutsertaan mereka sangat vulgar dan terang-terangan, tanpa risih dan malu pada organisasi NU-nya.
Sementara, Nahdliyyin dipusingkan dengan kontradiksi sikap politik sebagian pengurus NU. Kegamangan masyarakat mengerucut pada persoalan: bolehkah tokoh yang aktif di kepengurusan NU, berpolitik praktis?
Apakah keikutsertaan beberapa tokoh di kepengurusan NU dalam wilayah politik bisa dipahami sebagai salah satu langkah strategis NU? Sebelum menjawab persoalan di atas, ada baiknya memahami terlebih dulu posisi dan peran NU itu sendiri.
Politik, baik secara praktik maupun teori tidak asing bagi para ulama, khususnya di kalangan pesantren. Sebab dalam khazanah keilmuan Islam, politik dipelajari dalam kitab-kitab fiqih siyasah.
Namun, politik yang dijalankan oleh para ulama dan kiai selama ini ialah praktik politik untuk memperkuat kebangsaan dan kerakyatan. Bahkan KH MA Sahal Mahfudh (Rais ‘Aam PBNU 1999-2014) menambahkan konsep etika politik.
Dalam konsep yang dicetuskan oleh Kiai Sahal Mahfudh, ketiga entitas tersebut ialah bagian dari politik tingkat tinggi NU atau siyasah ‘aliyah samiyah.
Praktik politik ini digulirkan demi menjaga Khittah NU 1926 yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam Munas NU 1983 di Situbondo, Jawa Timur.
Menurut Kiai Sahal Mahfudh, politik kekuasaan yang lazim disebut politik tingkat rendah (siayasah safilah) adalah porsi partai politik bagi warga negara, termasuk warga NU secara perseorangan.
Sedangkan NU sebagai lembaga atau organisasi, harus steril dari politik semacam itu. Kepedulian NU terhadap politik diwujudkan dalam peran politik tingkat tinggi, yakni politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika berpolitik.
Sejarah mencatat, NU memang pernah memutuskan menjadi partai politik pada 1952. Kemudian tahun 1955 merupakan pemilu pertama yang diikuti oleh NU sebagai partai.
Berjalannya waktu, keputusan NU menjadi partai politik pada tahun 1952 turut mendegradasi peran dan perjuangan luhur organisasi karena lebih banyak berfokus ke percaturan politik praktis sehingga pengabdian kepada umat seolah terlupakan.
Berangkat dari kegelisahan tersebut, para kiai mengusulkan agar NU secara organisasi harus segera kembali Khittah 1926.
Usulan tersebut sempat terhenti. Namun, seruan kembali ke Khittah 1926 muncul kembali pada tahun 1971. Kala itu Ketua Umum PBNU KH Muhammad Dahlan memandang langkah tersebut sebagai sebuah kemunduran secara historis.
Pendapat Kiai Muhammad Dahlan itu coba ditengahi oleh Rais ‘Aam KH Abdul Wahab Chasbullah bahwa kembali ke khittah berarti kembali pada semangat perjuangan 1926, saat awal NU didirikan, bukan kembali secara harfiah.
Setelah seruan kembali ke khittah sempat terhenti kala itu, gema tersebut muncul lagi pada tahun 1979 ketika diselenggarakan Muktamar ke-26 NU di Semarang, Jawa Tengah.
Seperti seruan sebelumnya, usulan untuk kembali menjadi jami’iyah diniyyah ijtima’iyah dalam Muktamar tersebut juga mentah.
Apalagi NU sedang giat-giatnya memperjuangkan aspirasi rakyat dari represi Orde Baru lewat PPP. Namun pada praktiknya, kelompok kritis dari kalangan NU mengalami penggusuran sehingga menurunkan kadar perjuangan dari partai tersebut.
Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa peran aktif dalam berbangsa dan bernegara pernah diwujudkan oleh NU dengan menjadi partai politik.
Dalam perjalanannya, sedikit demi sedikit NU memulai langkahnya berkiprah dalam dunia politik.
Berawal dari MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia), NU akhirnya terlibat dalam masalah-masalah politik.
Namun, eksistensi MIAI tidak berlangsung lama, pada Oktober 1943, MIAI akhirnya membubarkan diri dan digantikan oleh Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia).
Pada awalnya, Masyumi merupakan sebuah organisasi nonpolitik. Tetapi, setelah Indonesia merdeka, Masyumi akhirnya ditahbiskan menjadi partai politik, dan memutuskan NU sebagai tulang punggung Masyumi. (Baca Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, 2010) Pada tahun 1940-1950, Masyumi akhirnya menjadi partai politik terbesar di Indonesia.
Masyumi merupakan partai yang heterogen anggotanya, sehingga perbedaan kepentingan politik banyak terjadi di dalamnya.
NU dengan jumlah jamaahnya yang besar membuat Masyumi memperoleh dukungan besar. Namun yang terjadi justru NU dipinggirkan sehingga hanya menjadi alat pendulang suara.
Hal itu menyebabkan NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik tersendiri. Setelah menjadi partai politik, NU mengukir sejarah yang monumental, NU berhasil mendapatkan suara yang cukup besar dan berhasil memperoleh 45 kursi di parlemen pada pemilu 1955.
Perolehan suara NU tidak hanya terjadi pada pemilu 1955, pada pemilu selanjutnya, yaitu pemilu 1971 NU juga berhasil memperoleh suara yang cukup besar.
Keberhasilan NU ini dinilai karena kemampuan NU menggalang solidaritas di lingkungan kaum santri, serta adanya dukungan penuh dari basis tradisionalnya.
Organisasi partai identik dengan perebutan kekuasaan. Namun, praktik yang dilakukan kader-kader NU dalam percaturan politik lebih banyak mewujudkan kepentingan yang lebih luas, yaitu bangsa dan negara.
Terutama ketika NU harus berhadapan dengan ideologi komunis dalam diri PKI. Di sisi lain, NU secara kultural juga harus berhadapan dengan kelompok-kelompok Islam konservatif yang berupaya keras memformulisasikan Islam ke dalam sistem negara.
Dalam praktiknya, meskipun banyak berjasa dalam membangun pondasi kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, aktivitas NU dalam berpolitik sedikit banyak mengaburkan misi jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah (organisasi keagamaan berbasis sosial-kemasyarakatan).
Meskipun secara resmi telah menanggalkan diri sebagai partai politik pada 1984, peran-peran NU dalam praktik siyasah berusaha diwujudkan melalui konsep politik tingkat tinggi yang digagas KH Sahal Mahfudh dalam Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada 2013 di Wonosobo, Jawa Tengah.
Murni terjun di ranah politik praktis tanpa menanggalkan baju ke-NU-annya adalah penyimpangan khitah NU—kalau bukan pengkhianatan.
Adapun peran politik NU tidak lalu hanya diterjemahkan secara telanjang untuk berkecimpung langsung di dunia politik praktis.
Butuh ketegasan dan komitmen NU, secara keorganisasian, terhadap pengurusnya yang terlibat di politik praktis.
Memilih Khittah, berarti tidak mentolerir ‘pengkhianatan’ atasnya. Jangan sampai Khittah NU dituduh hanya sekedar kedok untuk melindungi syahwat politik orang tertentu.
Lebih jauh, tuntutan dipenuhinya ‘takdir’ Khittah ialah dalam rangka mempertegas garis gerak sosio-politik NU itu sendiri demi tercapainya pencerahan dan transparansi politik bagi bangsa (Masmuni Mahatma: 2005:14).
Tanpa ketegasan, Khittah akan berhenti sebatas wacana di satu sisi, dan makin meningkatnya libido politik sebagian nakhoda NU untuk mempolitisasi NU guna kepentingan dirinya sendiri. (*)
