Hasil temuan ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah sesuai domisili ASN.
“Kalau benar yang menerima ASN itu, segera keluarkan, dan ganti dengan calon penerima lain, ” ungkapnya
Ia juga berpesan kepada pemerintah daerah, agar tidak memaksakan calon penerima bantuan yang tidak sesuai kriteria.
“Jangan di paksa menerima, jika tidak sesuai kriteria, ” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan, besaran anggaran yang tidak tepat sasaran (23.800 ASN) mencapai Rp 140 miliar perbulan.
BACA JUGA Sukses Mencuri di Dua Lokasi, Batriadi Dapat “Reward” Sel Tahanan
Temuan juga di dapati KPK pada Januari 2023, ada 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak tepat sasaran.
“Beberapa di antaranya pejabat atau pengurus perusahaan, ” terangnya.
Ia meminta masyarakat untuk membantu memastikan penerima bansos adalah orang yang tepat dengan mengeceknya di cekbansos.kemensos.go.id
